perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Pejabat yang Menetapkan. perpres tentang pengadaan barang dan jasa

Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. pdf Unduh FilePeraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2023. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: Pengadaan barang impor dapat. 20. Adapun ruang lingkup Perbendaharaan Negara yang berhubungan dengan Perpres No. Tahun 2023 Peraturan Lembaga. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat “Perpres No. 16 Tahun 2018 akan lebih sederhana. 50. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33,. pengadaan barang dan jasa telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku Juli 2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 16/2018: Jenis Peraturan: Peraturan Presiden: Singkatan Jenis: Perpres: Tempat Penetapan: Tanggal Ditetapkan: 13 Maret 2018: Tanggal. 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut: 1. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 oleh Sopian (2014) para pihak tersebut diuraikan sebagai berikut. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8,. Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) ;2. Konsolidasi Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dicabut oleh : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengubah : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; File TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Perpres 16. Adapun pokok-pokok perubahan norma pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. E. 2022. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2022 Tahun 2022 tentang Proses Penetapan Pemenang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan jangan lupa baca matriks perbedaan. Tentang: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 9: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Jumat, 08 Juni 2018: Diunduh Sebanyak: 229. Khalid M ustafa1. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan. 12 Tahun 2021” tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dimulai dengan penjelasan Ketentuan Umum pada Bab I. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No 16 tahun 2018 ini terdapat 227 perubahan atas Perpres sebelumnya. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang . 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang dan jasa2. 16 Tahun 2018 tentang PBJP di atas adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja. 175, jdih. Tentang Kami . Ruang Lingkup Barang/Jasa : Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan. U. Peraturan Presiden 12. 27, 2021 • 0 likes • 33,406 views. 144, jdih. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan. 4 Tahun 2015 yang juga mengacu pada Peraturan Kepala. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan. 2. Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah, S. Jenis Peraturan : Peraturan Presiden: Jenis Singkatan Peraturan : PERPRES : Bidang : Nama Lembaga. Status. Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik; Informasi Mengenai Laporan Keuangan; Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa yang. Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Artikel; Berita; Pengumuman; Berita Terbaru. ABSTRAK: Untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu. 17 Tahun 2023, diharapkan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya peningkatan kemandirian dan pertumbuhan serta pemerataan perekonomian nasional dapat segera terwujud. 10 Januari 2022 1344 kali 2819 kali. TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021. 4. KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah merevisi Perpres No 54/2020," ujar Rahayu. 16 Tahun 2018 Pasal 33 : (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir. 2021. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi telah resmi ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 2021. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN. Rancangan Kontrak merupakan satu kesatuan dengan Model Dokumen Pemilihan. go. < Kembali. Terkait hal tersebut, sebelum 2 Juni 2021, pelaksanaan tender atau seleksi dilanjutkan berpedoman pada Peraturan LKPP No 9/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, maka kedua ketentuan di atas tentu bukanlah pedoman utama bagi pengadaan barang dan jasa swasta ( private procurement ). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 T ahun 2010, Lembaga penyelesaian sengketa yang. Namun pelaksanaan di lapangan, konsolidasi pengadaan ini akan berbenturan dengan salah satu tujuan pengadaan yang termuat di dalam Perpres No 16 Tahun 2018, yakni meningkatkan peran serta. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L Dengan demikian, Sub-Kontrak bukan menjadi hal yang dilarang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, karena : menjadi hal yang diatur dan dapat dilakukan dalam beberapa ketentuan di Perpres PBJP. Matriks Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: DownloadPeraturan Presiden (Perpes) Nomor 12 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. PERMASALAHAN. Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Peraturan Perundang-undangan. Status. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin-poin penting Perpres No. 2 Pasal 1 angka 16, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Pendahuluan. STATUS PERATURAN. Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Tahun 2023. 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. 84 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. go. Tipe Dokumen. Manager of Public at Pemerintah Provinsi Banten. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. Judul. Swakelola; dan. Dalam revisi ini, pemerintah akan memberi prioritas kepada penyedia barang dan jasa yang memiliki produk lokal dan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. PERPRES No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8,. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya—termasuk di dalamnya dana dan daya—yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Aug. T. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTipe. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. A. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun. 00/2023. Government & Nonprofit. Peraturan Lembaga Kebijakan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Dokumen Terjemah Resmi : Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang. 611 kali. Berdasarkan Perpres No. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), diketahui terdapat tugas yang memiliki pengertian yang sama dengan mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, yakni: Dalam Perpres, tugas ini merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran (PA). Hal ini dinyatakan dalam pasal 74 dan 88 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Adapun ruang lingkup Perbendaharaan Negara yang berhubungan dengan Perpres No. go. 22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan. A. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam perencanaan pengadaan; b. 00. 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 di mana Presiden Joko Widodo telah menandatanganinya. Kata Kunci: Pedoman, Rencana Aksi Pengelolaan Pengadaan. C. id: 16 hlm. T. 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. lkpp. agian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. E. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. , M. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. PENGENDALIAN KONTRAK AGENDA 1 JENIS KONTRAK Dalam Perpres 16 Tahun 2018 JENIS KONTRAK Dalam Perpres 16 Tahun 2018 JENIS. Perpres Nomor. c. 2021/No. 032 kali: File: Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023_2226_1. 1 Latar Belakang. (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak. pen5rusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang ljasa Pemerintah secara digital; d. Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:. BPKP juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPKP tentang probity Audit. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Bukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya atau konsultansi. Visi dan Misi; Struktur Organisasi; Kontak Kami; Petunjuk Penggunaan; Kategori Produk Hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat presiden mengenai Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah penyederhanaan regulasi. 9 Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. go. Perpres 12/2021 dapat dilaksanakan dengan sekaligus memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, maka PerLKPP 8/2018 perlu disempurnakan. Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 4: Tahun: 2015: Tanggal Diundangkan: Jumat, 16 Januari. Telp. 10 Januari 2022 1344 kali 2819 kali. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e dan huruf g sampai dengan o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 2 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik; d. Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 2022. 13 Perlem tersebut dapat didownload melalui tautan berikut ini (langsung klik untuk. , M. Tahun. Pasal 91 huruf v dan w Perpres Nomor 12/2021 yang mengamanatkan bahwa Sanksi dan Daftar Hitam Nasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2022 Tahun 2022 tentang Proses Penetapan Pemenang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum. Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain telah dilakukannya beberapa kali revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, usulan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam undang-undang terus bermunculan. Sebagai salah satu sumber pendanaan, Pola Keuangan BLU tidak terikat dengan Perpres Pengadaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentunya. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua (OAP). Hits : 2,678 kali dikunjungi. 763 kali. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 11Tahun 2016 tenytang Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016,. PEMERINTAH PUSAT. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Aturan atau regulasi mengenai Katalog Elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP No. Pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Badan / Pengarang: Indonesia. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan.